PEKANBARU, (MediaTransNews.com) - Tanda tanya besar masih menyelimuti pencairan santunan kematian peserta BPU atas nama Arota Laia. Dari hak yang seharusnya Rp42 juta, yang cair ke rekening ahli waris hanya Rp10 juta. Selisih Rp32 juta hingga kini belum ada penjelasan yang terang.

Media saat mengonfirmasi langsung kepada Kepala Bidang BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Pekanbaru, Wendri, di kantornya di Jalan Zainal Abidin, bulan lalu. Namun jawaban yang diterima justru sangat mengekecewa pihak ahli waris.

Dan juga saat dikonfirmasi media melalui pesan WhatsApp, Wendri hanya menjawab dengan mengutip peraturan:

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua. Silahkan dibaca dan dipahami ya om."

Tidak ada rincian. Tidak ada penjelasan kenapa hanya Rp10 juta yang cair. Tidak ada jawaban soal sisa Rp32 juta.

Perwakilan ahli waris, Krisman Jaya Zega, pun kecewa berat. Karena tak mendapat kejelasan, ia resmi melaporkan persoalan ini ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau.

"Kami sebagai ahli waris awam, butuh penjelasan manusiawi, bukan disuruh baca peraturan sendiri. Yang kami tanya sederhana: kenapa hanya cair Rp10 juta? Mana rincian Rp32 juta sisanya? Apa hubungannya dengan Permenaker 1/2025? BPJS harus jelaskan, bukan lempar pasal," tegas Krisman.

Fakta yang sudah viral di pemberitaan media sebelumnya memperkuat kecurigaan itu. Arota Laia terdaftar sebagai peserta BPU pada 23 November 2025, membayar iuran 3 bulan sebesar Rp16.800 per bulan, dan meninggal dunia pada 24 November 2025. Berkas klaim dinyatakan lengkap (Formulir 4), namun bukti tanda terima klaim tidak merinci besaran santunan. Yang cair hanya Rp10 juta ke rekening Zeska Laia.

Padahal berdasarkan PP 82/2019, hak Jaminan Kematian (JKM) adalah Rp42 juta, terdiri dari Santunan Rp20 juta + Pemakaman Rp10 juta + Berkala Rp12 juta.

Ketua Umum LSM IPPH (Investigasi Pemantau Pembangunan dan Hukum), Rony B, menegaskan pihaknya akan terus mengawal kasus ini.

"Jawaban BPJS tersebut tidak memberikan kepastian hukum dan transparansi. Kami dari LSM IPPH mendesak agar pihak BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Pekanbaru dipanggil dan diperiksa," ucap Rony B kepada media, Kamis (12/11/2026).

Tambah RB. Kasus ini bukan sekadar soal angka. Ini soal keadilan bagi keluarga yang sedang berduka, yang hanya meminta satu hal sederhana: penjelasan yang jujur dan terbuka, kemana perginya hak almarhum sebesar Rp32 juta?. Ulas dan Tanyak RB. (Rls/Tim) ***